Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan (F-Gerindra)/Foto:Iwan Armanias/Iw

Realisasi kredit usaha rakyat (KUR) ternyata masih jauh dari ideal. Sepanjang 2017 lalu, KUR disalurkan paling banyak ke sektor perdagangan, bukan sektor riil seperti pertanian, perburuhan, dan kehutanan. Sektor perdagangan mendapat alokasi 57,7 persen. Sedangkan sektor riil 23 persen dan sektor jasa 11 persen dari total target anggaran KUR sebesar Rp 110 triliun.

Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam wawancaranya lewat pesan singkat, Selasa (23/1/2018). Realisasi KUR per 31 Desember 2017 mencapai Rp 96,71 triliun atau 87,9 persen. perlu diketahui, pemerintah sudah berkomitmen menyalurkan KUR untuk sektor produktif sekitar 40 persen dari Rp 110 triliun itu. Sebetulnya, sejarah KUR ditujukan untuk dua sektor, yaitu sektor riil dan krisis.

“Kita ingat ketika krisis 1998, saat perusahaan besar runtuh, siapa yang bisa bertahan? Jawabannya sektor riil. Kemudian, saat krisis 2007, ketika lembaga keuangan dan asuransi besar sekelas Lehman Brothers dan AIG rontok satu demi satu, siapa yang bisa bertahan? Kembali lagi jawabannya adalah sektor riil,” ungkap Heri. Sektor riil membuktikan mampu bertahan di saat krisis. Dan pertanian adalah salah satu sektor riil yang perlu mendapat perhatian.

Di sektor pertanian itulah, kata Heri, banyak impian digantungkan. Lebih dari 40 persen rakyat Indonesia mencari makan, menyekolahkan anak, dan di sana pula kedaulatan pangan nasional bisa diwujudkan. Heri juga mengungkap fakta bahwa ada pergeseran ekonomi secara perlahan. Ia mencontohkan Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sukabumi yang dulu merupakan lumbung pertanian. Kini, perekonomian Jawa Barat bergeser dari sektor pertanian-kehutanan-perikanan ke industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran.

“Data 2012-2016 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi sektor pertanian-kehutanan-perikanan hanya 8,86 persen. Bandingkan dengan industri pengolahan dengan rata-rata 43,12 persen dan perdagangan Besar serta eceran rata-rata 15,48 persen. Padahal, pertanian adalah sektor produktif dengan daya serap tenaga kerja yang besar,” kilahnya lebih lanjut. Bergesernya sektor ekonomi tersebut lantaran minimnya modal, investasi, dan penerapan teknologi pertanian.

“Untuk mendorong bangkitnya sektor pertanian nasional tak cukup hanya dengan memberi bantuan traktor atau pompa air saja, tapi yang lebih penting adalah bagaimana minat bertani terus hidup. KUR bagi petani adalah salah satu usaha yang penting untuk mengatasi masalah permodalan yang ada. Ruh dari program KUR adalah rakyat, sektor riil, dan produktif. Jadi, pada prinsipnya, KUR untuk kesejahteraan rakyat. KUR bukanlah perkara kredit-kreditan. Ini adalah jalan ideologis yang harus dilalui, papar Heri panjang lebar.

KUR, sambung Heri lagi, jangan disusupi kepentingan politik. KUR harus diteguhkan sebagai tugas sejarah untuk menghadirkan negara di setiap aspek kehidupan perekonomian rakyat. Realisasi KUR tahun 2017 sudah melenceng dari target. Butuh sosialisasi kembali penyaluran KUR yang ideal lewat media sosial yang lebih kreatif. Tahun 2018 ini diharapkan penyaluran KUR lebih banyak menyasar sektor riil dan produktif. Penyalurannya juga tidak terkonsentrasi di Jawa. KUR harus merata terdistribusi ke semua pelosok NKRI. (mh/sc)